METROPAGI.ID, PASURUAN – Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan: Tagihan Resmi Tak Lengkap, BPK Temukan Kelebihan Bayar Rp28 Juta! Siapa Bertanggung Jawab atas Verifikasinya?
LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2025: Dari 17 sekolah yang diperiksa, sedikitnya 10 mengalami temuan kelebihan pembayaran listrik atau internet. Mengapa pertanggungjawaban belanja tidak diuji secara menyeluruh?
Di ruang kelas, anak yang salah menjumlah satu angka langsung berkurang nilainya. Ia diminta mengulang dan diajari bahwa setiap jawaban harus tepat serta dapat dibuktikan.
Namun, ironi justru terjadi di lingkup pengelolaan sekolah itu sendiri. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pembayaran listrik dan internet belum seluruhnya dilengkapi tagihan resmi dari PLN atau penyedia layanan internet.
Sebagian pembayaran tercatat melebihi tagihan yang sebenarnya, dan selisih tersebut baru terungkap setelah pemeriksa negara turun tangan.
Apa Itu Dana BOSP dan Dari Mana Asalnya?
Tidak semua orang tua murid memahaminya. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana APBN itu sendiri berasal dari keringat pajak rakyat. Dana tersebut dikirimkan ke pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik, lalu disalurkan langsung ke rekening masing-masing sekolah.
Besaran alokasinya berkaitan erat dengan jumlah murid dan satuan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah. Dana inilah yang diandalkan sekolah untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari: mulai dari listrik, internet, alat tulis, buku, perawatan ringan, hingga kegiatan penunjang belajar-mengajar.
Khusus untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri, pembinaannya berada di bawah naungan Dinas Pendidikan kabupaten. Setiap rupiah dari dana tersebut wajib dicatat secara transparan di dalam aplikasi ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) serta dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah. Tercatat pada tahun 2025, total belanja barang dan jasa dari dana BOSP di Kabupaten Pasuruan mencapai Rp102,1 miliar.

Uang ini dititipkan oleh negara demi masa depan anak-anak. Karena itu, setiap rupiahnya wajib dapat dibuktikan penggunaannya.
Tanda Tangan Bukan Stempel Kosong
Dalam praktiknya, BPK memeriksa Buku Kas Umum sekolah di aplikasi ARKAS beserta dokumen bukti pembayarannya. Hasilnya menunjukkan bahwa pembayaran listrik dan internet belum seluruhnya dilengkapi tagihan resmi.
Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 secara tegas mengamanatkan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen dasar pengeluaran bertanggung jawab penuh atas kebenaran materialnya. Tanggung jawab tersebut melekat pada siapa pun yang menandatangani atau mengesahkan, sesuai dengan peran dan kewenangannya masing-masing.
Begitu pula dengan Petunjuk Teknis (Juknis) BOSP 2025—dalam hal ini Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025—yang menempatkan pengelolaan dana pada Kepala Sekolah bersama Tim BOS Sekolah, serta fungsi pembinaan dan pengawasan pada pemerintah daerah. Tanda tangan di atas dokumen keuangan bukanlah sekadar stempel kosong.
Kepala Dinas Pendidikan Wajib Bicara
Satu sekolah yang keliru barangkali bisa disebut sebagai kekhilafan. Namun, ketika pola yang sama muncul di sedikitnya 10 dari 17 sekolah yang diperiksa, persoalan ini tentu memancing tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Apakah ini sekadar kekeliruan administratif dalam pencatatan, lemahnya sistem verifikasi, atau justru mengindikasikan persoalan lain yang memerlukan pemeriksaan lebih mendalam?
Kepala Dinas Pendidikan bertindak sebagai pembina utama pengelolaan BOSP di sekolah negeri, di mana Tim BOS tingkat kabupaten bekerja dalam lingkup koordinasinya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya publik mengajukan sejumlah pertanyaan mendasar:
Sekolah mana saja yang terlibat?
Penyedia layanan mana yang dimaksud?
Berapa besar selisih nominalnya?
Apa faktor penyebab utama terjadinya kelebihan bayar tersebut?
Keterbukaan data dan informasi menjadi langkah paling meyakinkan untuk menjawab segala keraguan publik. Kejujuran dan ketelitian senantiasa diajarkan kepada anak-anak di ruang kelas setiap hari. Jangan sampai pelajaran berharga itu berhenti di ruang kelas, tetapi gagal diterapkan di ruang kas sekolah. (Syr)
BERSAMBUNG — SERI 3
FORMAT PASURUAN
ISMAIL MAKKY, S.E., S.H., M.M. (Ketua)
Kontrol Sosial untuk Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.








