METROPAGI.ID, MAGETAN – Dugaan adanya pungutan tidak teratur kembali muncul dalam lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat kewajiban yang tidak tertulis bagi para kepala madrasah untuk memberikan sejumlah uang setiap kali pejabat tertentu dari instansi tersebut melakukan kunjungan kerja ke madrasah.
Menurut keterangan dari sumber internal yang tidak mau menyebutkan identitasnya, praktik ini diduga telah berlangsung sebagai kebiasaan. Adapun besaran yang disebutkan adalah sebesar Rp500 ribu untuk Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Kasi Penma), Rp1 juta untuk Kepala Kantor Kemenag, serta Rp750 ribu untuk Kasubbag Tata Usaha setiap kali mereka datang ke madrasah.
“Setiap ada kedatangan pejabat dari Kemenag, seolah-olah kita sebagai kepala madrasah harus memberikan uang tersebut. Jika tidak melakukannya, kami khawatir akan ada pengaruh pada penilaian kinerja maupun proses administrasi lembaga,” ujar sumber tersebut.
Kondisi ini membuat sebagian besar kepala madrasah di Kabupaten Magetan merasa tertekan dan khawatir. Mereka berada dalam posisi sulit karena takut bahwa tidak memenuhi praktik tersebut dapat berdampak pada perkembangan karier pribadi maupun kelancaran kegiatan di madrasah yang mereka pimpin.
Hingga saat berita ini dibuat, upaya untuk mengkonfirmasi informasi tersebut kepada Kasi Penma Kemenag Magetan melalui pesan WhatsApp belum mendapatkan tanggapan apapun. Upaya verifikasi lebih lanjut masih terus dilakukan untuk mendapatkan klarifikasi dari semua pihak yang terkait dalam dugaan ini.
Kasus ini menjadi salah satu contoh yang menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola birokrasi di sektor pendidikan keagamaan. Senja Galindra, seorang aktivis dari Magetan, mengungkapkan harapannya agar aparat penegak hukum dan instansi pengawas dapat menindaklanjuti informasi ini dengan cara yang serius, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (SW)
