METROPAGI.ID, PASURUAN – LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2025: Selisihnya mencapai 11,16 persen dari nilai kontrak. Bagaimana uang rakyat bisa dibayar penuh untuk pekerjaan yang tidak penuh?
Lima paket pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Pasuruan telah dibayar lunas. Proses pencairannya sudah rampung seratus persen. Namun, ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun melakukan pemeriksaan, fakta mengejutkan terungkap: terdapat kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dengan total kelebihan bayar mencapai Rp874.181.790,72.
Ini bukan rumor atau tafsiran sepihak, melainkan temuan resmi yang tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025.
Total nilai kontrak dari kelima paket tersebut adalah Rp7.835.070.895 (sekitar Rp7,84 miliar). Berdasarkan audit BPK, ditemukan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp149.033.307,78 serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis sebesar Rp725.148.482,94.
Artinya, dari setiap Rp100 nilai kontrak, Rp11,16 berujung pada kelebihan bayar. Lebih mengkhawatirkannya lagi, 82,95 persen dari total kelebihan bayar tersebut bersumber dari ketidaksesuaian spesifikasi teknis—bukan sekadar kesalahan ukur panjang atau lebar, melainkan indikasi pengerjaan yang tidak sesuai dengan standar yang telah disepakati dalam kontrak.
Uang Rakyat Bukan untuk Ditoleransi
Sebelas persen bukanlah selisih receh. Angka tersebut juga bukan kesalahan pembulatan administrasi. Coba bayangkan jika Anda membayar lunas seorang tukang untuk merenovasi rumah, namun setelah diperiksa, sebagian volume pekerjaan kurang dan sebagian material tidak sesuai pesanan. Apakah Anda akan tinggal diam dan memaklumi begitu saja?
Tentu tidak.
Anda pasti akan menuntut pengembalian selisihnya dan mempertanyakan profesionalisme sang tukang. Lalu, mengapa ketika yang dipertaruhkan adalah uang rakyat, standar tuntutan yang sama kerap dianggap terlalu berlebihan?
Pemerintah selalu menuntut kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak. Keterlambatan sedikit dikenakan denda, kekurangan hitung langsung ditagih.
Oleh karena itu, sudah sepatutnya rakyat menuntut tingkat ketelitian dan akuntabilitas yang sama ketika uang pajak tersebut dibelanjakan untuk pembangunan. Jangan sampai kewajiban warga negara dihitung hingga rupiah terakhir, sementara realisasi proyek infrastruktur justru menyisakan temuan kelebihan bayar yang fantastis.
Pertanyaan Terbuka untuk Pemerintah
FORMAT (Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan) tidak sedang menebar tuduhan, melainkan membuka ruang koreksi atas catatan kelam dalam pengelolaan anggaran daerah ini. Publik kini berhak dan menuntut kejelasan atas beberapa hal berikut:
Apa saja nama proyek dan di mana lokasi persis dari kelima paket pekerjaan tersebut?
Berapa besaran kelebihan bayar di masing-masing paket, dan siapa kontraktor pelaksananya?
Bagaimana mekanisme penyelesaian dan pengembalian atas kelebihan bayar tersebut ke kas daerah?
Langkah konkret apa yang telah diambil agar insiden serupa tidak terus berulang dari tahun ke tahun?
Uang rakyat telah keluar. BPK telah resmi mencatat selisihnya. Kini, giliran pemerintah daerah memberikan penjelasan yang transparan kepada publik. (Sry)
FORMAT PASURUAN
ISMAIL MAKKY, SE., SH., MM. (Ketua)
Kontrol Sosial untuk Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel
