Menu

Mode Gelap

Berita Utama · 12 Des 2024 09:43 WIB ·

EMAPAS KAJI ULANG PROYEK PUPR YANG MENYEBABKAN BANJIR DI KOTA PASURUAN


 EMAPAS KAJI ULANG PROYEK PUPR YANG MENYEBABKAN BANJIR DI KOTA PASURUAN Perbesar

METROPAGI.ID, PASURUAN- Elemen Masyarakat Pasuruan (Emapas) melakukan audiensi dengan DPRD Kota Pasuruan yang juga dihadiri oleh Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD dan Dinas Perijinan DPMPTSP terkait dengan penanganan banjir wilayah kota pasuruan, Kamis 12 Desember 2024.

Dalam kesempatan tetsebut ketua EMapas, Tjahyono mengatakan Pemerintah Kota hendak serius menangani masalah banjir, banyak drainase yang dibangun saat ini terkesan tidak disusun sesuai perencanaan untuk mengantisipasi masalah banj malah menjadi penyebab dari permasalahan banjir, perlu untuk meninjau ulang tetkait dengan master plan atau blue print sistem drainase di kota pasuruan ” ujarnya.

ditambahkan pula oleh Ismail Makky ketua FORMAT yang tergabung dalam Emapas mengatakan ” penyebab banjir di kawasan kota pasuruan pada tanggal 5 Desember kemaren bukan disebabkan oleh meluapnya sungai petung atau sungai gembong hal ini bisa dilihat informasi data dari BPBD Kota Pasuruan, banjir kawasan seputaran alun – alun yang menggenangi wilayah perkotaan (jalan Jawa, jalan sumatera, jalan raya ) dan sekitarnya merupakan dampak dari pembangunan proyek pemeliharaan jalan berkala sepanjang jalan niaga dan jalan KH. Wahid Hasyim.

Baca Juga :  192 Jam Masyarakat Menunggu Jawaban Belum Ada Kepastian, Plt Inspektorat Kab. Pasuruan Diam

Untuk itu kami meminta DPRD dan OPD kota Pasuruan untuk segera mengkaji ulang Pembangunan tersebut kalau perlu gorong-gorong atau drainase yang sudah terpasang untuk segera dibongkar ” ujarnya

Baca Juga :  "Skandal ‘Tangkap–Peras–Lepas’ Mengguncang Polres Batu, Oknum Satreskoba Diduga Patok Rp 50 Juta, Barang Bukti ‘Menyusut’, Hukum Jadi Dagangan?

Pimpinan DPRD yang diwakili oleh Mahfud anggota komisi 3 mengatakan ” bahwa audiensi ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang untuk segera diselesaikan;

1. OPD terkait dalam waktu satu bulan untuk segera melakukan normalisasi drainase yang berpotensi banjir.
2. Mengkaji ulang sistem drainase untuk segera direvisi dan dituangkan dalam program kerja.
3. Meminta OPD terkait untuk melakukan komunikasi pada kewenangan wilayah administrasi yaitu Kabupaten pasuruan dan propinsi Jawa tinur terkait penanganan masalah banjir
4. Meminta dinas Perijinan DPMPTSP untuk segera menertibkan ijin prinsip yang saat ini banyak pengembang perumahan atau kavling tidak berijin.(sry)

Artikel ini telah dibaca 120 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Sindikat Pengoplos LPG Bersubsidi di Kepanjen Digulung Polisi

25 April 2026 - 10:02 WIB

Residivis Pembobol Tiga Gedung Sekolah Dibekuk Polisi 

25 April 2026 - 09:48 WIB

7 Orang Ditetapkan Tersangka Oleh Polres Probolinggo Dalam Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

25 April 2026 - 09:34 WIB

5 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Tambang Ilegal di Purwosari

24 April 2026 - 09:40 WIB

MAN 3 Magetan Kembali Toreh Prestasi Gemilang di FLS3N Kabupaten Magetan 2026

24 April 2026 - 09:34 WIB

4 Pedagang Pasar Wisata Cheng Hoo Menjerit, Beli Lapak Rp40 Juta Malah Diusir, Uang Terancam Raib

24 April 2026 - 04:37 WIB

Trending di Berita Utama