Menu ✖

Mode Gelap

Berita Utama · 21 Nov 2025 09:20 WIB ·

Hormati Putusan MK, Sejumlah Pati Ditarik Dari Kementrian UMKM dan Dikembalikan ke Lingkungan Polri


 Hormati Putusan MK, Sejumlah Pati Ditarik Dari Kementrian UMKM dan Dikembalikan ke Lingkungan Polri Perbesar

METROPAGI.ID, JAKARTA — Polri menegaskan komitmennya untuk menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU/XXIII/2025 tanggal 13 November 2025. Hal tersebut disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Kamis (20/11/2025).

Brigjen Pol. Trunoyudo menjelaskan bahwa merujuk putusan tersebut, Kapolri telah membentuk tim Kelompok Kerja (Pokja) untuk melakukan kajian cepat terhadap implikasi Putusan MK agar tidak terjadi multitafsir dalam proses pelaksanaannya.

“Polri sangat menghormati putusan MK. Untuk itu, Kapolri telah membentuk Pokja yang bertugas melakukan kajian cepat dan mendalam, sehingga implementasi putusan ini dapat berjalan dengan tepat dan tidak menimbulkan multitafsir,” ujar Karo Penmas.

Baca Juga :  Jadi Sorotan, Tujuh Anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya Dimutasi Buntut Penangkapan Tiga Anggota DPRD Terkait Narkoba

Kajian tersebut dilaksanakan melalui koordinasi dan konsultasi dengan kementerian serta lembaga terkait. Pokja juga mengkaji prinsip-prinsip pengalihan jabatan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri.

Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan bahwa pengalihan jabatan anggota Polri di luar struktur Polri merupakan bentuk kerja sama yang diawali adanya permintaan resmi dari kementerian, lembaga, badan, komisi, atau organisasi internasional yang membutuhkan penugasan personel Polri.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, Polri melakukan penarikan Pati Polri yang sedang dalam proses orientasi dalam rangka alih jabatan di Kementerian UMKM untuk kembali di lingkungan Polri dalam rangka pembinaan karir atas nama Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono S.I.K M.Si. berdasarkan surat Kapolri tanggal 20 November 2025.,” jelas Brigjen Pol. Trunoyudo.

Baca Juga :  Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan Proyek Dibayar Lunas, Namun BPK Temukan Kelebihan Bayar Rp874 Juta

Ia menambahkan bahwa Pokja akan terus bekerja secara simultan dan intensif untuk memastikan langkah-langkah Polri selaras dengan ketentuan hukum dan kepentingan bangsa.

“Tim Pokja secara simultan tetap melakukan koordinasi, kolaborasi, dan konsultasi dengan lembaga terkait. Ini adalah komitmen Polri untuk menjalankan keputusan hukum secara konsisten demi kepentingan bangsa dan negara,” tutupnya. (Red)

Artikel ini telah dibaca 48 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

19 November 2026 - 14:04 WIB

Dana BOS Bukan Untuk Pejabat, BPK Temukan Kelebihan Bayar 28 Juta di Dispendik Kab. Pasuruan

17 November 2026 - 05:38 WIB

Heboh, Oknum Guru SDN Krapyakrejo 1 Diduga Melakukan Asusila dan Kekerasan 20 Murid

17 November 2026 - 05:16 WIB

Tujuh Nasabah Laporkan Pimpinan Koperasi Artha Mega Fortune ke Polres Pasuruan Kota Terkait Dugaan Penggelapan Dana

16 November 2026 - 10:09 WIB

Tempat Kos Dekat Masjid Pandaan Ditengarai Dijadikan Tempat Mesum, Warga Meminta Ada Tindakan

16 November 2026 - 08:40 WIB

Warga Desa Baujeng Blokade Jalan Pandaan–Bangil, Tuntut DLH Tindak Tegas Perusahaan Pembuang Limbah ke Sungai Wangi

15 November 2026 - 10:44 WIB

Trending di Berita Utama