METROPAGI.ID, PASURUAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan Rapat Paripurna dengar jawaban Bupati atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Senin (22/06/2026).
Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, didampingi para Wakil Ketua yakni Rias Yudikari Drastika, Muhammad Zaini, dan Adinda Denisa, serta dihadiri oleh anggota DPRD lainnya serta beberapa anggota Yudikatif diantaran Wakil Bupati Pasuruan dan beberapa pejabat terkait.
Dalam agenda tersebut, Pemerintah daerah memberikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi dewan terkait evaluasi pertanggungjawaban anggaran periode 2025. Pertemuan penting ini difokuskan untuk menyelaraskan program prioritas lintas sektoral demi percepatan kesejahteraan masyarakat.
Pihak eksekutif yang diwakili Wakil Bupati Pasuruan menegaskan, komitmen menyerap seluruh masukan konstruktif dari legislatif, terutama mengenai isu-isu dasar yang langsung menyentuh hajat hidup warga di pedesaan. Langkah konkret pun disiapkan guna memetakan solusi jangka panjang pada bidang kesehatan, sosial, hingga tata kelola lingkungan.
“Kami telah mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendukung program unggulan di Kabupaten Pasuruan pada bidang pendidikan dan infrastruktur,” ujar Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori.
Pria yang akrab disapa Gus Sobih tersebut menjelaskan bahwa penguatan kapasitas infrastruktur medis juga terus dipacu lewat perluasan ruang rawat inap di RSUD Bangil dan RSUD Grati.
Di sektor sosial ekonomi, kerja sama intensif terus dibangun bersama dunia usaha guna memperluas penyerapan tenaga kerja lokal melalui bursa kerja terpadu. Selain itu, program jaring pengaman sosial terus dimutakhirkan agar pemberian bantuan bagi keluarga miskin dan pekerja rentan dapat lebih tepat sasaran.
Masalah ketahanan pangan juga tak luput dari perhatian dengan diperketatnya aturan alih fungsi lahan sawah untuk melindungi kawasan pertanian produktif. Sementara pada sektor perikanan, para nelayan dibekali fasilitas ruang pendingin serta alat tangkap ramah lingkungan demi menjaga mutu hasil tangkapan laut.
“Menyangkut pengawasan sektor pertambangan, kami menginisiasi sistem digitalisasi melalui e-pajak MBLB guna mempersempit ruang gerak pemalsuan dokumen fisik,” tambahnya. Penerapan sistem elektronik ini diharapkan mampu menekan risiko operasional tambang ilegal yang kerap memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir.
Pada bidang pendidikan, pemerintah daerah juga meluncurkan gerakan inovatif untuk mengajak anak-anak yang putus sekolah agar mau kembali mengenyam bangku edukasi formal. Penataan manajemen sekolah serta perbaikan sarana belajar terus dioptimalkan secara bertahap di seluruh wilayah kecamatan.
Seluruh penjelasan teknis mengenai nota pertanggungjawaban APBD ini diharapkan dapat memperlancar tahapan evaluasi lanjutan bersama tim anggaran parlemen. Hubungan kemitraan yang harmonis diyakini menjadi modal utama dalam mewujudkan kebangkitan pembangunan daerah yang merata. (Red)
