Menu

Mode Gelap

Berita Utama · 14 Mar 2024 07:24 WIB ·

Polemik Mutasi Jabatan Masih Berlanjut, FP-PKB Melaporkan PJ Bupati Pasuruan ke Mendagri


 Polemik Mutasi Jabatan Masih Berlanjut, FP-PKB Melaporkan PJ Bupati Pasuruan ke Mendagri Perbesar

METROPAGI.ID, PASURUAN- Sebagaimana kegaduhan yang terjadi di lingkup Kabupaten Pasuruan atas isu – isu panas yang beredar akhir – akhir ini cukup menyita perhatian masyarakat Kabupaten Pasuruan. Salah satunya perombakan besar yang terjadi di tubuh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.Rabu 13/03/2024.

Bahkan Masalah itu sempat mencuat dan mendapat reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, terlebih lagi tindakan Pj. Bupati Pasuruan yang telah melakukan mutasi 55 (lima puluh lima) posisi jabatan diberbagai level, mulai eselon II hingga eselon IV. banyak yang kecewa lantaran proses tersebut dilakukan tanpa melibatkan peran serta masyarakat dan terkesan asal – asalan dan ada dugaan sarat dengan kepentingan tertentu,

Hal ini juga mengundang reaksi elemen Ormas Dan LSM, salah satunya yang tergabung dalam Forum Penyelamat Pasuruan Untuk Keadilan Berkelanjutan (FP-PKB).

Baca Juga :  Pembangunan Jalan Vital Gondanglegi–Balekambang Capai 70 Persen, Target Rampung Desember 2026

Agus Mi’roj Selaku Ketua FP-PKB menilai bahwa tindakan PJ Bupati Pasuruan sudah overlapping / berlebihan karena dalam perombakan posisi jabatan tersebut saat ini tidak ada urgensi-nya. Ia berpikir kenapa kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan justru tidak menyasar kepada hal – hal fundamental lainnya, yang dapat bermanfaat kepada masyarakat, seperti penanggulangan kelangkaan pupuk, pengendalian harga sembako, penekanan angka pengangguran dan kemiskinan, dan hal mendasar lainnya, “Tugas seorang Pj. Bupati ialah melanjutkan kebijakan yang sudah tertata dan tersusun sedemikian rupa, bukan melakukan perubahan – perubahan yang dirasa kurang manfaat”,

Baca Juga :  Polda Jatim Ungkap 195 Kasus 3C Selama Juni 2026, Amankan 222 Tersangka untuk Jaga Keamanan Masyarakat

Disaat yang sama Nofi Hariyanto, Ketua LBH – PK Nusantara, sebagai salah satu yang tergabung dalam FP-PKB juga mengancam akan memperkarakan siapapun yang diduga terlibat dalam pemufakatan jahat didalam proses mutasi tersebut. “Setelah hari ini kita akan bertemu dengan Inspektorat Jenderal Kemendagri, kita juga akan melaporkan kepada Ombudsman RI dan Kemenpan-RB karena ada dugaan mal-administrasi dan penyalahgunaan wewenang dalam mutasi yang dilakukan PJ Bupati dan Jajarannya” tandasnya.

Perlu diketahui bahwa, hal ini kita lakukan semata – mata demi kebaikan bersama untuk Pasuruan Maslahat, dan bebas dari kepentingan – kepentingan golongan yang pada akhirnya berpotensi membuat gaduh di tengah masyarakat ” tutup Agus Mi’roj.(sur)

Artikel ini telah dibaca 364 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Persekabpas Dijanjikan Milik Rakyat dan Pasuruan United Milik Swasta “Not For Sale.” Lalu Siapa Yang Beli?

20 Juli 2026 - 03:13 WIB

Teror Perusakan dan Kehilangan Barang Dagangan Menghantui PKL di Jalan Wicaksono Gunung Gangsir Beji

20 Juli 2026 - 03:05 WIB

Jaringan Peredaran Narkoba Berhasil Dibongkar, Tiga Orang Tersangka Dibekuk Polres Pasuruan 

20 Juli 2026 - 02:18 WIB

Polres Pasuruan Jalankan Ketahanan Pangan Tanpa Mengurangi Tugas Penegakan Hukum

18 Juli 2026 - 06:40 WIB

Polres Ngawi Tangkap DPO Kasus Curanmor

18 Juli 2026 - 06:15 WIB

Polresta Malang Kota Berhasil Gagalkan Peredaran Narkotika Antar Provinsi, 2 Kurir Asal Aceh Dibekuk dan Sita 3,2 Kg Sabu,  2.480 Ekstasi

18 Juli 2026 - 05:35 WIB

Trending di Berita Utama