Menu

Mode Gelap

Berita Utama · 14 Mar 2024 07:24 WIB ·

Polemik Mutasi Jabatan Masih Berlanjut, FP-PKB Melaporkan PJ Bupati Pasuruan ke Mendagri


 Polemik Mutasi Jabatan Masih Berlanjut, FP-PKB Melaporkan PJ Bupati Pasuruan ke Mendagri Perbesar

METROPAGI.ID, PASURUAN- Sebagaimana kegaduhan yang terjadi di lingkup Kabupaten Pasuruan atas isu – isu panas yang beredar akhir – akhir ini cukup menyita perhatian masyarakat Kabupaten Pasuruan. Salah satunya perombakan besar yang terjadi di tubuh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.Rabu 13/03/2024.

Bahkan Masalah itu sempat mencuat dan mendapat reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, terlebih lagi tindakan Pj. Bupati Pasuruan yang telah melakukan mutasi 55 (lima puluh lima) posisi jabatan diberbagai level, mulai eselon II hingga eselon IV. banyak yang kecewa lantaran proses tersebut dilakukan tanpa melibatkan peran serta masyarakat dan terkesan asal – asalan dan ada dugaan sarat dengan kepentingan tertentu,

Hal ini juga mengundang reaksi elemen Ormas Dan LSM, salah satunya yang tergabung dalam Forum Penyelamat Pasuruan Untuk Keadilan Berkelanjutan (FP-PKB).

Baca Juga :  Jual Tanah untuk Perumahan, Warga Warungdowo Kehilangan Aset Akibat Tertipu Cek Kosong

Agus Mi’roj Selaku Ketua FP-PKB menilai bahwa tindakan PJ Bupati Pasuruan sudah overlapping / berlebihan karena dalam perombakan posisi jabatan tersebut saat ini tidak ada urgensi-nya. Ia berpikir kenapa kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan justru tidak menyasar kepada hal – hal fundamental lainnya, yang dapat bermanfaat kepada masyarakat, seperti penanggulangan kelangkaan pupuk, pengendalian harga sembako, penekanan angka pengangguran dan kemiskinan, dan hal mendasar lainnya, “Tugas seorang Pj. Bupati ialah melanjutkan kebijakan yang sudah tertata dan tersusun sedemikian rupa, bukan melakukan perubahan – perubahan yang dirasa kurang manfaat”,

Baca Juga :  Diduga Dihadang 12 Debt Collector, Korban Mengaku Diintimidasi dan Diminta Rp15 Juta, Laporan Masuk Polresta Malang Kota

Disaat yang sama Nofi Hariyanto, Ketua LBH – PK Nusantara, sebagai salah satu yang tergabung dalam FP-PKB juga mengancam akan memperkarakan siapapun yang diduga terlibat dalam pemufakatan jahat didalam proses mutasi tersebut. “Setelah hari ini kita akan bertemu dengan Inspektorat Jenderal Kemendagri, kita juga akan melaporkan kepada Ombudsman RI dan Kemenpan-RB karena ada dugaan mal-administrasi dan penyalahgunaan wewenang dalam mutasi yang dilakukan PJ Bupati dan Jajarannya” tandasnya.

Perlu diketahui bahwa, hal ini kita lakukan semata – mata demi kebaikan bersama untuk Pasuruan Maslahat, dan bebas dari kepentingan – kepentingan golongan yang pada akhirnya berpotensi membuat gaduh di tengah masyarakat ” tutup Agus Mi’roj.(sur)

Artikel ini telah dibaca 364 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Camat Kraton di Kisik, Sekda di Alastlogo: Di Mana Bupati Saat Krisis Sosial?

27 Juli 2026 - 12:06 WIB

MAN 1 Ponorogo Raih Peringkat 3 Kontingen Terbaik Pratama Kejuaraan PMR WIRA Jatim 2026

27 Juli 2026 - 06:48 WIB

Gabungan Jurnalis dan NGO Berbagai Daerah Gelar Aksi Demonstrasi di Depan Balai Kota Malang, Protes Istilah “Londo Ireng”

27 Juli 2026 - 04:50 WIB

Poros Tengah Gelar Festival Kesenian dan Tradisi Rakyat, Uri Uri Budoyo untuk Membangun Generasi Emas Tanpa Narkoba

27 Juli 2026 - 03:59 WIB

Diduga Dihadang 12 Debt Collector, Korban Mengaku Diintimidasi dan Diminta Rp15 Juta, Laporan Masuk Polresta Malang Kota

26 Juli 2026 - 19:21 WIB

DPMD Bilang Selesai, Kades-Camat Bungkam: Misteri Uang Parkir Sound Horeg Sumberpetung Dipertanyakan”

26 Juli 2026 - 06:30 WIB

Trending di Berita Utama