METROPAGI.ID, PASURUAN- Baru-baru ini ramai di pemberitaan dan sempat viral, vidio kasus pengeroyokan yang dilakukan tiga orang ke anak dibawah umur di dalam Alun-alun Bangil, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, terkait hal tersebut ibu korban tak terima hingga berbuntut pelaporan Polres Pasuruan.
Dihimpun dari berbagai sumber awal akar masalah hingga terjadinya aksi pengeroyokan, dipicu adanya jual beli lapak salah satu pelaku usaha persewaan mobil mainan yang membayar ke paguyuban sebesar 22.000.000 dan setelah ada pembayaran, ia tidak diperbolehkan melakukan usahannya.
Terlepas dari itu semua, Heri Siswanto, S.H, M.H yang berprofesi sebagai advokad mengatakan, siapa yang menjual dan siapa yang menikmati uang jual beli lapak tersebut, karena alun-alun Bangil adalah aset milik Pemda dan tidak sepatutnya diperjual belikan dan dalam hal ini saya menilai ada indikasi keterlibatan oknum-oknum yang mempunyai wewenang dengan memanfaatkan para pedagang untuk merogoh kocek bila ingin membuka usaha di dalam alun-alun Bangil, padahal sudah jelas Perda tentang pelarangan berjualan atau membuka usaha di dalam alun-alun dengan “Perda nomor 11 tahun 2005 pasal 3 ayat 1.
“Praktek transaksional sewa, gadai atau jual-beli lapak di atas aset Pemerintah Daerah itu praktek ilegal dan harus dihilangkan, data sudah kami kantongi pastinya terkait hal ini, akan saya bawa ke ranah hukum karena menurut pengakuan salah satu penyewa lapak ada indikasi keterlibatan oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan oknum pegawai Dinas Lingkungan Hidup serta salah satu oknum anggota Polres Pasuruan.,”ujarnya ke awak media. Selasa (30/07/2024)
Terkait hal tersebut, dikonfirmasi tim awak media satuan Polisi Pamong Praja, melalui bagian penindakan Mu’arif, mengatakan bahwa mereka akan mengambil tindakan. Namun, untuk bertindak, DLH sebagai pengelola aset harus membuat surat keberatan ke SatPol PP agar tidak ada kesan bahwa Satpol PP mencari-cari masalah. Tindakan ini merupakan bentuk kolaborasi antar OPD sesuai dengan tupoksi masing-masing.
Terpisah, Taufiqul Ghony, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, menerima pengaduan perihal surat keberatan pengelola aset pemda tersebut dengan terbuka dan berjanji akan menindaklanjuti untuk penegakan Perda terkait pengelolaan Alun-alun Bangil. (Red)
