METROPAGI.ID, PASURUAN – Mengapa Bimtek DPMPTSP Kabupaten Pasuruan harus dilaksanakan di hotel ketika fasilitas pemerintah tersedia? Kini ada pertanyaan yang terus berlanjut:
Berapa Sebenarnya Total Uang Rakyat yang Dikeluarkan?
Kegiatan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik” berlangsung selama dua hari, 31 Juli–1 Agustus 2026, di Hotel Jambuluwuk Bromo Resort, Tosari. Berdasarkan informasi yang menjadi bahan penelusuran FORMAT Pasuruan, kegiatan tersebut diduga juga disertai outbound dengan Event Organizer (EO) yang berasal dari Malang.
Mari Hitung Semuanya
Jangan hanya bertanya “berapa harga hotel?” Pertanyaan yang jauh lebih penting: Berapa total biaya seluruh kegiatan?
Publik patut meminta keterbukaan mengenai:
Biaya hotel dan akomodasi
Makan dan minum
Transportasi dan BBM
Honor perjalanan dinas semua peserta
Honor narasumber
Perlengkapan kegiatan
Kontrak atau nilai pengadaan EO
Jumlah peserta, serta total biaya per peserta
Karena yang terlihat dari luar hanyalah sebuah kegiatan dua hari.
Tetapi di baliknya bisa terdapat banyak komponen pengeluaran. Dan ketika semua komponen itu dijumlahkan, angkanya bisa menjadi tidak kecil. Karena itu, angka harus dibuka.
Bandingkan dengan satu skenario sederhana: berapa biaya jika kegiatan dilaksanakan di Gedung Mpu Sendok? Berapa biaya ketika dilaksanakan di hotel? Berapa selisihnya? Dan apa manfaat tambahan yang diperoleh dari selisih tersebut?
Outbound Untuk Apa?
Tema Bimtek adalah “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.” Maka publik wajar bertanya:
Apa hubungan outbound dengan tujuan utama kegiatan?
Apakah outbound merupakan bagian dari materi peningkatan kapasitas?
Apa output-nya?
Apa indikator keberhasilannya?
Berapa anggarannya?
Mengapa harus menggunakan EO?
Dan jika menggunakan EO dari luar daerah, apa dasar pemilihannya?
Sekali lagi, pertanyaan tersebut bukan tuduhan. Justru pemerintah mempunyai kesempatan untuk menjelaskan. Jika outbound memang direncanakan, memiliki tujuan jelas, memiliki dasar anggaran, dan memberikan manfaat terukur, buka dokumennya.
Tidak ada masalah. Tetapi jika ternyata ada komponen kegiatan yang manfaatnya tidak sebanding dengan biaya, maka pertanyaan mengenai efisiensi semakin beralasan.
Masyarakat Berhak Menghitung
Masyarakat tidak hanya membutuhkan slogan efisiensi. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa efisiensi benar-benar diterapkan. Karena itu, FORMAT Pasuruan meminta DPMPTSP membuka: Berapa total anggaran Bimtek ini?
Bukan hanya harga hotel. Bukan hanya biaya makan. Bukan hanya nilai EO. Tetapi seluruh pengeluaran dari awal sampai akhir. Setelah itu, biarkan masyarakat menghitung sendiri: apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh?
Jika iya, tentu harus kita akui. Tetapi jika ternyata biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada kebutuhan riil, pemerintah harus siap menerima kritik. Karena efisiensi bukan sekadar kemampuan membelanjakan anggaran.
Efisiensi adalah mencapai tujuan dengan biaya yang sewajarnya.
Dan akhirnya, pertanyaannya kembali ke satu hal: berapa total uang rakyat untuk Bimtek ini?
Sementara angka itu belum dibuka, ada warga Kabupaten Pasuruan yang masih menghitung ongkos naik angkot untuk berobat, ada pedagang kecil yang omzetnya turun tapi harga bahan baku terus naik, dan ada orang tua yang menunda membelikan seragam sekolah anaknya karena uangnya belum cukup.
Setiap komponen biaya yang tidak bisa dijelaskan kegunaannya adalah pertanyaan yang seharusnya mereka juga berhak ajukan. (Syr)
Ismail Makky, SE., SH., MM.
Opini Publik FORMAT Pasuruan
