METROPAGI.ID, PASURUAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pasuruan Tahun Anggaran 2025, Rabu (8/4/2026).
Melalui Keputusan DPRD Nomor 6 Tahun 2026, pihak legislatif menyatakan bahwa LKPJ tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Meski demikian, DPRD menyertakan sejumlah catatan strategis guna memacu perbaikan kinerja pemerintah daerah di masa mendatang.
“Kami telah menelaah setiap poin materi LKPJ 2025 dengan saksama. Rekomendasi yang disampaikan hari ini adalah hasil evaluasi objektif demi penyempurnaan tata kelola pemerintahan,” tegas Samsul Hidayat.
Dalam forum yang sama, Juru Bicara Komisi I, H. Sugiyanto, memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Prestasi ini dipandang sebagai hasil sinergi yang solid antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), legislatif, dan seluruh elemen masyarakat.
Namun, H. Sugiyanto juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan lebih kompleks, terutama dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran yang cukup signifikan. Pihaknya memberikan catatan kritis dan rekomendasi konstruktif bagi sejumlah instansi mitra agar tetap produktif meski di tengah keterbatasan fiskal.
“Dibutuhkan kerja ekstra dan pemikiran cerdas dalam menyikapi efisiensi anggaran ini agar pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak terganggu,” ujar H. Sugiyanto di hadapan forum.
Menanggapi catatan tersebut, Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama dan masukan dari legislatif. Ia menegaskan bahwa rekomendasi DPRD akan menjadi fondasi strategis dalam menyusun perencanaan, penganggaran, hingga kebijakan pembangunan ke depan.
“Kami akan segera meneruskan rekomendasi ini kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk segera dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja,” tutup Wakil Bupati. (Red)
