METROPAGI.ID, PASURUAN- Ada satu hal yang seharusnya tidak pernah hilang dalam pengelolaan APBD: rasa empati kepada masyarakat. Ketika pemerintah berbicara tentang keterbatasan anggaran dan efisiensi, masyarakat tentu memahami.
Tetapi masyarakat juga berhak bertanya ketika melihat kegiatan pemerintah dilaksanakan dengan berbagai fasilitas yang membutuhkan biaya.
Dalam Bimtek DPMPTSP Kabupaten Pasuruan, pertanyaannya sudah jelas:
Mengapa hotel?
Mengapa harus menginap?
Mengapa ada outbound?
Berapa biaya EO? Berapa total anggaran?
Dan yang paling penting: APAKAH SEMUA ITU MEMANG DIPERLUKAN?
Masyarakat Tidak Anti-Bimtek
Masyarakat tidak sedang mempersoalkan ASN belajar. Peningkatan kualitas aparatur tentu penting. Masyarakat juga tidak sedang melarang kegiatan dilakukan di hotel. Yang dipersoalkan adalah prioritas penggunaan uang rakyat.
Karena di luar sana:
Ada masyarakat yang sedang berhemat.
Ada keluarga yang menghitung uang untuk kebutuhan sehari-hari.
Ada orang tua yang memikirkan biaya sekolah anak.
Ada warga yang menunggu perbaikan jalan.
Mereka tidak membutuhkan kegiatan pemerintah yang terlihat mewah. MEREKA MEMBUTUHKAN HASIL.
Maka ketika masyarakat melihat kegiatan pemerintah dilaksanakan di hotel dengan berbagai komponen biaya, wajar jika muncul pertanyaan: ketika masyarakat diminta memahami keterbatasan anggaran.
Apakah pemerintah juga sudah benar-benar memahami keterbatasan masyarakat?
Bukan Menuduh, Tapi Buka dan Periksa
FORMAT Pasuruan tidak ingin menyimpulkan bahwa kegiatan ini pasti merupakan pemborosan. Kesimpulan tersebut harus lahir dari dokumen dan angka. Karena itu, pemerintah perlu membuka:
DPA
TOR/KAK
Jumlah peserta
Biaya hotel
Konsumsi
Perjalanan dinas
Honor narasumber
Nilai EO outbound
Serta pertanggungjawaban kegiatan
Dari sana dapat dihitung: berapa biaya per peserta, berapa biaya outbound, berapa biaya akomodasi, berapa biaya transportasi, dan berapa potensi penghematan apabila kegiatan dilaksanakan di fasilitas pemerintah sendiri.
Kalau ternyata hasilnya memang efisien, masyarakat tentu harus mengakui. Tetapi jika ditemukan biaya yang sebenarnya dapat dihindari, pemerintah juga harus berani mengevaluasi. Sebab kritik publik bukan ancaman.
KRITIK ADALAH ALARM AGAR UANG RAKYAT TIDAK DIGUNAKAN SEMBARANGAN.
Bupati Hadir, Transparansi Harus Lebih Tinggi
Dokumentasi kegiatan juga memperlihatkan kehadiran Bupati Pasuruan. Namun, kehadiran pimpinan daerah seharusnya justru memperkuat harapan publik agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Pemimpin bukan hanya dituntut mampu menjalankan kegiatan. Pemimpin juga harus mampu menjawab:
Apakah kegiatan tersebut benar-benar diperlukan?
Apakah cara pelaksanaannya paling efisien?
Apakah manfaatnya sebanding dengan biaya?
Dan kalau ada pilihan yang lebih murah dengan manfaat yang sama: MENGAPA TIDAK MEMILIH YANG LEBIH HEMAT?
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang Bimtek, bukan tentang hotel, dan bukan pula semata-mata tentang outbound. Ini tentang bagaimana pemerintah menghormati uang rakyat:
Jika hotel memang diperlukan, jelaskan alasannya.
Jika outbound memang bermanfaat, tunjukkan output-nya.
Jika EO memang diperlukan, buka nilai dan dasar pengadaannya.
Dan jika semuanya sesuai aturan sekaligus efisien, masyarakat tentu akan menerima. Tetapi jangan meminta masyarakat diam hanya karena administrasinya lengkap. Karena: ADMINISTRATIF BELUM TENTU MENJAWAB PERTANYAAN EFISIENSI.
Masyarakat berhak bertanya: “Apakah uang sebesar itu tidak bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak?” Dan pemerintah seharusnya menjawab dengan data.
Kalau ternyata hotel memang merupakan pilihan paling efisien, tunjukkan hitungannya. Kalau ada kebutuhan khusus, jelaskan alasannya. Tetapi kalau fasilitas pemerintah tersedia dan pilihan hotel ternyata menimbulkan biaya yang sebenarnya bisa dihindari, maka publik wajar mempertanyakan: apakah ini benar-benar efisien, atau justru berpotensi menjadi pemborosan APBD?
JANGAN SAMPAI PENGELUARAN YANG SEHARUSNYA BISA DIHEMAT JUSTRU DINORMALISASI.
Ini sejalan dengan instruksi efisiensi belanja yang berulang kali disampaikan Presiden Prabowo kepada seluruh jajaran pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa mewah kegiatan dilaksanakan.
UKURANNYA ADALAH SEBERAPA BESAR MANFAAT APBD YANG KEMBALI KEPADA RAKYAT.
Sementara rombongan bimtek berdiskusi di ruang berpemandangan pegunungan, di kampung-kampung Kabupaten Pasuruan ada anak-anak yang masih berangkat sekolah lewat jalan berlubang, ada keluarga yang berhemat demi bisa membayar SPP, dan ada lansia yang menahan sakit karena biaya berobat belum terkumpul. Mereka tidak pernah diajak rapat soal Bimtek ini, tapi merekalah yang menanggung akibatnya kalau uang rakyat tidak dipakai sehemat mungkin. (Syr)
EFISIENSI BUKAN KEMAMPUAN MEMBELANJAKAN ANGGARAN. EFISIENSI ADALAH MENCAPAI TUJUAN DENGAN BIAYA YANG SEWAJARNYA.
Opini publik Ismail Makky, SE., SH., MM.
(Ketua)
Redaksi Opini Publik FORMAT Pasuruan
