METROPAGI.ID, MOJOKERTO–Sebelumnya pernah di diberitakan di media ini, ada tiga titik lokasi tambang galian C di Kabupaten Mojokerto diduga beroperasi tanpa mengantongi izin, hal ini dibuktikan tidak adanya papan informasi lokasi di area pertambangan, selain merugikan Negara, keberadaan tambang tersebut jelas mengancam Pendapatan Asli Daerah (PAD), adapun tambang-tambang diduga ilegal tersebut berlokasi di Desa Kuto Porong (Kecamatan Bangsal), Dusun Ardilanggu Desa Ngembeh (Kecamatan Dlanggu), dan Desa Kutogirang Dusun Mendek (Kecamatan Ngoro).
Mirisnya, meski ada dugaan kuat tambang di tiga lokasi tanpa mengantongi izin, aktivitas penambangan terus berjalan lancar tanpa ada tindakan dari aparat penegak hukum (APH) baik Polsek, Polres Mojokerto maupun dari Polda Jatim, hal ini memunculkan banyaknya spekulasi dan dugaan di masyarakat tambang tersebut di bekingi oknum berbaju loreng.
“Kami dengar-dengar, amanya aktivitas pertambangan di tiga lokasi tersebut ada dugaan kuat di bekingi seseorang oknum berbaju loreng berinisial HPA di balik itu semua, ia yang selama ini membekingi HLM yang mempunyai tambang, supaya bisnis pertambangan bosnya berjalan mulus tidak ditindak oleh aparat Kepolisian,”ungkap narasumber yang enggan disebut namanya ke awak media.
Menyikapi akan hal ini Seketaris Barikade Gus Dur Wahyu Nugroho, S.I.P, Pol mengatakan, aktivitas penambangan tanpa dilengkapi izin jelas melanggar undang-undang dan hasil dari galian tersebut berapa persentase nya tidak akan masuk ke PAD Kabupaten Mojokerto.
“Jelas kalau tiga tambang tersebut benar-benar tidak berizin akan merugikan keuangan negara dalam hal ini peran dan ketegasan aparat penegak hukum yang berperan penuh dalam hal penegakan, karena undang-undangnya sudah ada dan kita segera mengirimkan surat aduan ke Polres Mojokerto, Polda Jatim dan KLHK
,sebelum kerusakan alam semakin parah tiga tambang tersebut harus segera dihentikan. Rabu (30/10/2024) ,”tegasnya. (Red)
