METROPAGI.ID | MALANG — Pembangunan proyek drainase di Desa Jeru, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, yang bersumber dari anggaran dana desa bernilai ratusan juta rupiah, kini menjadi sorotan publik. Minimnya keterbukaan informasi serta sulitnya akses konfirmasi dari pihak-pihak terkait menimbulkan pertanyaan mengenai pengelolaan dan realisasi anggaran tersebut. Selasa (16/12/2025)
Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada Kepala Desa Jeru, Edin Krisbintoro, dan Camat Turen, Drs. Tri Sulawanto, M.Si., belum membuahkan penjelasan yang komprehensif. Sejumlah informasi mendasar, seperti lokasi kegiatan, volume pekerjaan, hingga rincian penggunaan anggaran, belum disampaikan secara terbuka. Jawaban yang diterima cenderung normatif dan tidak menyentuh substansi proyek.
Kepala Desa Jeru sempat menyampaikan agar konfirmasi tidak dilakukan secara “berlebihan” serta menjanjikan pertemuan lanjutan. Namun hingga batas waktu yang disampaikan, pertemuan tersebut belum terealisasi. Rencana pendampingan perangkat desa untuk meninjau langsung lokasi proyek juga urung dilakukan dengan alasan kesibukan.
Sementara itu, Camat Turen saat dimintai bantuan pendampingan lapangan menyampaikan bahwa kewenangan pengawasan berada pada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Dalam pesan tertulis, Camat menyebut tidak dapat mendampingi awak media karena padatnya agenda kegiatan. Ketika awak media akhirnya melakukan penelusuran secara mandiri, respons lanjutan yang diterima tetap minim arahan.
Sorotan kemudian mengarah ke Plt Inspektur Kabupaten Malang, Agus Widodo, S.IP., M.Si. Namun hingga kini, klarifikasi resmi terkait mekanisme pengawasan maupun tindak lanjut pemeriksaan proyek drainase tersebut belum disampaikan secara jelas kepada publik.
Kondisi ini menimbulkan keprihatinan masyarakat, mengingat pengelolaan dana desa seharusnya berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Masyarakat berharap fungsi pengawasan dapat dijalankan secara profesional dan objektif. Apabila nantinya ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, penegakan hukum diharapkan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak terkait masih memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi dan menjawab pertanyaan publik. Keterbukaan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Desa Jeru. (Fr)
