METROPAGI.ID – MADIUN, Pemerintah Kabupaten Madiun mulai memasang stiker identitas penerima bantuan sosial (Bansos) kepada 50.934 rumah tangga penerima manfaat yang tersebar di seluruh desa se‑Kabupaten Madiun. Program ini menggunakan anggaran sebesar Rp395 juta bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2026 untuk meningkatkan transparansi sekaligus memperketat pengawasan penyaluran bansos.
Kegiatan perdana bertajuk Sosialisasi dan Launching Stikerisasi Penerima Bansos serta Percepatan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital Tahun 2026 dilaksanakan di Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari, Senin (9/11/2026).
Bupati Madiun Hari Wuryanto secara simbolis menyerahkan stiker kepada Camat Kebonsari untuk selanjutnya didistribusikan dan dipasang oleh pemerintah desa. Pelaksanaan program ini melibatkan para pilar sosial, meliputi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi, AP., M.Si. turut mendampingi Bupati pada acara launching tersebut. Ia menyampaikan Dinsos sebagai ujung tombak pengoordinasian seluruh rangkaian kegiatan stikerisasi di lapangan.
“Kami dari Dinas Sosial Kabupaten Madiun akan memastikan seluruh data penerima bansos sudah tervalidasi dengan baik. Pendamping PKH, TKSK, bersama pemerintah desa akan kita gerakkan turun langsung ke lapangan, agar pemasangan stiker ini benar‑benar tepat sasaran, data by name by address akurat, dan tidak menimbulkan stigma negatif bagi warga penerima manfaat,” ujar Supriyadi, AP., M.Si.
Pemasangan stiker berfungsi sebagai instrumen keterbukaan informasi sekaligus memudahkan masyarakat berpartisipasi mengawasi ketepatan sasaran penerima bantuan. Identitas yang tertera pada stiker bertujuan memastikan bansos diterima masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat, sehingga mengurangi potensi kesalahpahaman maupun prasangka di tengah masyarakat terkait penyaluran bansos.
Bupati Hari Wuryanto menegaskan stiker yang terpasang tidak boleh dilepas secara sepihak. Pelepasan stiker hanya berkaitan dengan mekanisme graduasi, yaitu keluarnya penerima dari program bansos ketika kondisi ekonominya sudah membaik.
“Kalau dilepas, berarti mereka siap graduasi. Ada kesadaran bahwa ketika kondisi ekonominya sudah meningkat, maka harus keluar dari penerima bantuan,” tegasnya.
Bupati Madiun meminta seluruh jajaran pemerintah desa mengedepankan prinsip tertib, humanis, serta tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Kepala desa memiliki peran sentral mengawasi proses stikerisasi, termasuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan kewenangan maupun kepentingan pribadi dalam penentuan dan pelaksanaan pemasangan stiker.
Melalui program ini, Pemkab Madiun berharap pengawasan penyaluran bansos semakin terbuka, data penerima menjadi lebih jelas, serta bansos dapat tepat diberikan kepada masyarakat yang benar‑benar membutuhkan.
Red-(SW)
