Menu

Mode Gelap

Kriminal · 25 Sep 2023 14:16 WIB ·

Tambang Sedot Pasir di Bibir Sungai Brantas Tlocor Jabon Diduga Liar Atau Tidak Berizin


 Nampak sebuah truck saat sedang bergantian antri. (Foto : Metropagi.id/Istimewa) Perbesar

Nampak sebuah truck saat sedang bergantian antri. (Foto : Metropagi.id/Istimewa)

METROPAGI.id | SIDOARJO – Aktifitas pertambangan pasir di bibir sungai Brantas Tlocor atau di Dusun Pandanwangi, Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa timur semakin merajalela, dengan menggunakan empat mesin penyedot pasir yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa “diduga” aktifitas pertambangan tersebut ilegal alias tidak mengantongi izin.

Saat awak media melakukan penelusuran ke lokasi pertambangan orang-orang di sekitar menyebutkan bahwa tambang tersebut milik H. Jujuk dan beroperasi sudah bertahun-tahun, tanpa terendus aparat penegak hukum baik Polsek Jabon, Polresta Sidoarjo, serta pihak Polda Jatim.

“Pemiliknya “seakan” bebas menjalankan bisnis ilegalnya tersebut tanpa takut adanya tindakan hukum yang bakal diterimanya. Padahal notabenenya jarak tempatnya melakukan sedotan pasir dekat dengan Pos Kantor Airud dan Polsek,” ungkap warga.

Menyikapi akan hal ini, Supriyanto Pemerhati Lingkungan Hidup dari Aliansi Indonesia, saat di kantornya ia mengatakan, apabila kegiatan penambangan pasir dengan mesin sedot pasti akan berdampak ke lingkungan sekitar dan yang pasti dampak jangka panjangnya tetap berimbas kepada kerusakan ekosistem sekitar dan keseimbangan alam lingkungan.

Baca Juga :  Tiang PJU Fasilitas Negara Diduga Jadi “Lahan” Kabel Provider Internet, Ada Kerja Sama?

“Sebab apa? galian pasir sedot tersebut akan berakibat pada menurunnya debit air di sumur-sumur warga dan ambles nya tanah di sekitar lokasi dikarenakan pengikisan dinding tanah, dan cepat atau lambat dapat mengakibatkan longsornya tanah,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Pemerintah sudah membuat peraturan yang di undang-undangkan, pasal 158 tentang pertambangan : Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa (IUP) ijin usaha pertambangan, (IPR) ijin pertambangan rakyat , (IUPK) ijin usaha pertambangan khusus, dapat dipidanakan, mengacu pada pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau (5), di pidana dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda sebanyak – banyaknya Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Baca Juga :  DISHUB KAB. PASURUAN DISOROT, PJU DIKLAIM JADI PRIORITAS, TAPI DI LAPANGAN MASIH BANYAK YANG MATI

Sementara itu H. Jujuk yang di sebut-sebut warga sebagai pemilik penambangan pasir di sungai Berantas Tlocor saat dikonfirmasi awak media di kediamannya dan ditemui penjaganya bahwa, Bapak lagi keluar.

“Bapak tidak ada Pak, beliau lagi ke Apolo,” pungkasnya.

Sementara itu, H. Jujuk saat dikonfirmasi melalui pesan singkat whatsap, dirinya tidak memberikan jawaban meski whatsap sudah centang dua.

Hingga berita diturunkan, awak media belum bisa mengkonfirmasi Aparat Penegak Hukum, terkait akan hal ini. (Bersambung)

(Riyan/tim)

Artikel ini telah dibaca 177 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Pembangunan drainase Bina Marga Kabupaten Malang Dukung Kelancaran Pengguna Jalan Saat Musim Hujan

21 Agustus 2026 - 03:04 WIB

Dugaan Tempat Pengoplos LPG dan Miras di Desa Manaruwi Terendus, Warga Minta Polres Pasuruan Bertindak

18 Agustus 2026 - 15:35 WIB

Legalitas KSU Pena Mitra Dipertanyakan, Warga Ampelgading Terancam Kehilangan Rumah

18 Agustus 2026 - 12:08 WIB

Polres Pasuruan Tangkap 7 Tersangka Begal Jalanan di Jalur Malang-Surabaya

14 Agustus 2026 - 07:14 WIB

PASURUAN TIMUR KECEWA DAN KEKECEWAAN ITU PUNYA ALASAN

5 Agustus 2026 - 09:52 WIB

RIBUAN SANTRI MALANG DAN DPC PERADI PROTES PENUTUPAN PONDOK PESANTREN SERTA PENANGKAPAN PENGASUH

31 Juli 2026 - 12:35 WIB

Trending di Berita Utama