Menu ✖

Mode Gelap

Berita Utama · 2 Mei 2026 16:38 WIB ·

Dugaan “Mahar Rehabilitasi” di Balik Penangkapan Kasus Sabu, Oknum Ditresnarkoba Polda Jatim Disorot


 Dugaan “Mahar Rehabilitasi” di Balik Penangkapan Kasus Sabu, Oknum Ditresnarkoba Polda Jatim Disorot Perbesar

METROPAGI.ID, MALANG — Aroma tak sedap mencuat ke publik menyusul penangkapan tiga orang terduga penyalahgunaan sabu oleh Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jawa Timur. Ketiganya, Rosi, N, dan T, warga Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, kini menjadi sorotan bukan hanya karena kasus hukumnya, tetapi juga dugaan adanya praktik transaksional dalam proses penanganan perkara.

Dugaan tersebut muncul setelah pihak keluarga menyampaikan adanya permintaan uang hingga puluhan juta rupiah oleh oknum aparat, yang disebut sebagai syarat untuk mendapatkan skema “rehabilitasi”.

Dugaan Tawar-Menawar Nominal
Berdasarkan informasi yang dihimpun tim investigasi, dua tersangka lainnya, N dan T, disebut sempat dimintai uang sebesar Rp50 juta per orang. Namun karena pihak keluarga hanya mampu menyediakan Rp20 juta, proses hukum keduanya tetap berlanjut.

Baca Juga :  Tertidur di Warung Area Terminal Pandaan, Wartawan Jadi Korban Pencurian, HP Raib Digondol Maling

Sementara itu, Rosi diduga memperoleh perlakuan berbeda. Salah satu pihak keluarga menyebut bahwa Rosi telah dipulangkan setelah menyerahkan sejumlah uang.

“Iya sudah direhab. Untuk Rosi dikenakan Rp20 juta dan sekarang sudah pulang. Uang diserahkan malam hari di Polda setelah dari Surabaya,” ungkap sumber keluarga, Rabu (29/4/2026).

Keterangan tersebut juga menyebut adanya penyerahan map yang diarahkan ke lembaga rehabilitasi di wilayah Buring, Kota Malang, yang memunculkan pertanyaan terkait prosedur resmi yang dijalankan.

Kasus ini memunculkan sejumlah pertanyaan serius terkait mekanisme penanganan perkara narkotika, di antaranya:

Standar Operasional Prosedur (SOP): Apakah dibenarkan adanya penyerahan uang secara langsung kepada aparat dalam proses rehabilitasi?

Dasar hukum: Apakah ada ketentuan yang membolehkan perubahan penanganan perkara melalui mekanisme non-formal seperti ini?

Baca Juga :  Tempat Kos Dekat Masjid Pandaan Ditengarai Dijadikan Tempat Mesum, Warga Meminta Ada Tindakan

Proses rehabilitasi: Mengacu pada Peraturan BNN RI Nomor 1 Tahun 2019, rehabilitasi memiliki tahapan dan durasi tertentu. Mengapa dalam kasus ini terkesan berlangsung cepat?

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Timur, Muhammad Kurniawan, belum merespons konfirmasi yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp, meski pesan terpantau telah diterima.

Apabila dugaan ini terbukti, praktik semacam ini berpotensi mencederai prinsip penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Di tengah upaya reformasi menuju Polri yang Presisi, isu seperti ini menjadi perhatian serius publik.

Tim investigasi menyatakan masih terus menelusuri data dan keterangan tambahan guna memastikan validitas informasi serta membuka ruang klarifikasi dari semua pihak terkait.
(fr)

Artikel ini telah dibaca 130 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Dana BOS Bukan Untuk Pejabat, BPK Temukan Kelebihan Bayar 28 Juta di Dispendik Kab. Pasuruan

17 November 2026 - 05:38 WIB

Heboh, Oknum Guru SDN Krapyakrejo 1 Diduga Melakukan Asusila dan Kekerasan 20 Murid

17 November 2026 - 05:16 WIB

Tujuh Nasabah Laporkan Pimpinan Koperasi Artha Mega Fortune ke Polres Pasuruan Kota Terkait Dugaan Penggelapan Dana

16 November 2026 - 10:09 WIB

Tempat Kos Dekat Masjid Pandaan Ditengarai Dijadikan Tempat Mesum, Warga Meminta Ada Tindakan

16 November 2026 - 08:40 WIB

Warga Desa Baujeng Blokade Jalan Pandaan–Bangil, Tuntut DLH Tindak Tegas Perusahaan Pembuang Limbah ke Sungai Wangi

15 November 2026 - 10:44 WIB

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan Proyek Dibayar Lunas, Namun BPK Temukan Kelebihan Bayar Rp874 Juta

14 November 2026 - 05:11 WIB

Trending di Berita Utama